BUMN dan Penguasaan Negara di Sektor Pos [SOEs and State Authority in Postal Sector]
Main Article Content
Abstract
This paper discusses the study of SOEs and state control of the postal sector. The study was conducted using normative legal research methods. In this normative legal research used primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the state's control of postal activities is changing according to the economic system adopted by the government in power. In the old order of state control of the postal activity is very dominant, even the Postal Service, Telegram and Telephone have the authority to conduct a monopoly. In the new order era of state control of the postal sector began to decrease even during the order of reform of state control of the postal sector only as a regulator only. However, during the reform order period there were a number of state obligations carried by SOEs in the form of public service obligations to organize posts in remote areas.
*****
Naskah ini membahas kajian terhadap BUMN dan penguasaan negara pada sektor pos. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa orde lama penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan, bahkan Jawatan Pos, Telegram dan Telepon memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli. Pada masa orde baru penguasaan negara terhadap sektor pos mulai berkurang bahkan pada masa orde reformasi penguasaan negara terhadap sektor pos hanya sebagai regulator saja. Namun demikian pada masa orde reformasi ada sejumlah kewajiban negara yang diemban oleh BUMN dalam bentuk kewajiban pelayanan umum untuk menyelenggarakan pos di daerah-daerah terpencil.
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
References
Anggoro, Teddy. (2016). Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara. Herya Media, Depok
Dworkin, Ronal. (1977). Legal Research. Spring, Daedalung.
Fukuyama, Francis. (2005). Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21 [Governance and Word Order in the 21st Century Francis], diterjemahkan oleh A Zaim Rofiki. Aksara Baru, Jakarta.
Ibrahim, R. (2007). Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 5-14.
Isjwara, F. (1974). Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
Ismail, Tjip. (2007). Peranan BUM Dalam Penerimaan Pendapat Negara: Tinjauan dari Perspektif Pajak. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 18-25.
Khairandy, Ridwan. (2007). Konsepsi Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 32-39
MacIver, Robert M. (1965). The Web of Government. The Macmillan Company, New York.
MacIver, Robert M. (1984). Negara Moderen [The Modern State], diterjemahkan oleh Moertono. Aksara Baru, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Nugraha, Safri. (2007). Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 15-17.
Posindo (2016). Laporan Tahunan (Annual Report) 2016. PT. Pos Indonesia (Persero), Bandung.
Qosasi, Achsanul. (2015). Tranformasi BUMN: Menuju Pilar Kekuatan Perekonomian Negara. BUMN Track. 8 (92), 84-85
Prasetya, Rudhy. (1995) Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Aditya Bhakti Persada, Bandung.
Silalahi, M. Udin. (2007). Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 18-25.
Soehinoe. (1986). Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Sunggono, Bambang. (1997). Metode Penelitian Hukum. Radja Grafindo Persada, Jakarta.